Kunker Komisi DPRD Provinsi Di Kabupaten Tapin
RANTAU,- Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM yang diwakili Staf
Ahli Bidang Pembangunan Drs H Rahman Ramli bersama Kepala BPMPD Yumanto
AP MAP dan Para Camat se-Tapin, sambut kedatangan rombongan Komisi 1
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kunjungan kerja sekaligus
mengevalusi penyaluran dana desa di Kabupaten Tapin.
Bertempat di Aula Kabinet 1 Rabu (4/5) kemaren, Kedatangan
rombongan DPRD provinsi terdiri dari H Sa'dilah Ketua Komisi 1, Zulfa A.
Vikra SH MH, Hasan Mahlan, HM Thambrin SH, Husaini Suni, Habib Ali
Khaidir, Sekretaris Komisi 1 Hj Komariatul Herlina, Wakil Ketua Komisi 1
H Husni Nurin, dan Nursiah berhadir pula Kepala BPMPD Provinsi.
Dalam sambutannya Drs H Rahman Ramli, menyampaikan ucapan
selamat datang kepada rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Kal-Sel, "suatu
kehormatan mendapat kunjungan dari DPRD Provinsi, berharap dengan adanya
silaturahmi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten
Tapin". ujar Rahman Ramli.
Sementara itu H Sa'dilah selaku Ketua Komisi 1 mengatakan,
kedatangan Komisi 1 DPRD provinsi yang membidangi pemerintahan dan hukum
di Kabupaten Tapin ialah untuk memantau dan memastikan apakah dana desa
dari pusat sudah sampai dan sesuai dengan program.
"Jangan sampai bantuan lebih dari 1 Milyar tidak sampai ke masyarakat", ujar Sa'dilah.
Terkait dana desa, Kepala BPMD Tapin Yumanto AP MAP dalam
kesempatan itu mengungkapkan, telah dibentuk tim fasilitasi dan
pendamping pada tiap-tiap Kecamatan serta telah membuat beberapa
peraturan bupati tentang pengalokasian dan sistem pendistribusian ke
rekening-rekening desa sampai petunjuk teknik sudah dibuatkan", terang
Yumanto.
"Sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai dengan PP No 60,
dana desa tahun 2015, dana desa sudah disalurkan dan direalisasikan
melalui tiga tahap, yakni 40% tahap pertama, 40% tahap ke dua dan 20%
tahap ke tiga, semuanya 100% sudah masuk ke rekening desa.
"126 desa dari 12 Kecamatan dana desa sudah terserap sampai ke rekening desa", ujar Yumanto.
Ditambahkan Yumanto, untuk menyikapi dana desa yang masuk
di tahun 2016 juga sudah dibuat regulasi yang jelas, baik berkaitan
dengan tatacara pembagian dan sistem pendustribusian ke rekening desa
sudah dibuat aturan".
Dikatakan Yumanto, total dana desa tahun 2016 mengalami
peningkatan, bersumber dari pusat sebesar 70 Milyar dan dari ADD
berkisar 82 Milyar, dengan pembagian jumlah desa rata-rata desa di Tapin
mendapat dana desa diatas 1 Milyar.
Untuk terlaksananya penyaluran dana desa dengan lancar,
berharap DPRD Provinsi dapat membantu secara aktif, baik dalam regulasi
maupun meningkatkan kualitas SDM, "karena pada perinsipnya Kabupaten
tidak dapat bergerak sendiri memfasilitasi desa-desa yang ada tanpa ada
bantuan dari pihak Provinsi", tandas Yumanto