Rantau,
Bupati Tapin dan Wakil Bupati Tapin terpilih Masa Jabatan 2013 -2018
resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H. Rudy Ariffin, MM
atas nama Presiden RI , selasa (19/2) bertempat di gedung Sultan Kuning
Jln jend Sudirman By pass rantau.
Pasangan
terpilih Drs HM Arifin Arfan,MM dan Ir.Sufian Noor ini resmi menjabat
sebagai Bupati Tapin dan Wakil Bupati Tapin selama lima tahun ke depan
,terhitung sejak mereka dilantik 19 Pebruari 2013 sekaligus diambil
sumpah jabatannya oleh Gubernur Kalsel , Drs. Rudy Ariffin, MM.
Pelantikan
yang dirangkai dengan penyerahan jabatan Bupati Tapin dan Wakil Bupati
Tapin sebelumnya.Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini di
saksikan ribuan undangan mulai dari Alim Ulama, Habaib, Forum Muspida
Prov. Kalsel, Anggota DPD RI, DPR RI , DPRD kalsel/ Kab, Walikota/Bupati
se Kalsel, para pejabat dan tokoh masyarakat sekalsel, Para pengusaha
seperti H Sulaiman HB, HM Hatta (H Ciut), Organisasi kepemudaan dan
lain-lain serta pihak keamanan seperti dari Polda, polres Tapin dan
Dandim 1010/ rantau.
H
Rudy ariffin dalam sambutannya mengatakan Bupati dan wakil Bupati Tapin
masa jabatan 2013-2018 diminta mewujudkan janji pasangan ini saat
kampanye pemilukadayang lalu, yakni perubahan Kabupaten Tapin yang lebih
baik.
“semoga janji-janji pasangan ini saat pemilukada dapat dilaksanakan dengan perubahan Kabupaten Yang lebih maju” ujar H Rudy.
Ditambahkan
H Rudy bahwa sudah resmi sejak saat hari ini Drs. HM Arifin Arpan, MM
sebagai Bupati Tapin dan Ir. H Sufian Noor, MP sebagai Wakil Bupati
Tapin.
Untuk
itu mari kita dukung pasangan ini , untuk menjalankan tugas-tugas
pembangunan di kabupaten Tapin dan memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada seluruh masyarakat Tapin, ujarnya.
Kepala
daerah dan Wakil Kepala daerah memiliki tugas dan mempunyai tanggung
jawab sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 , tentang
Pemerintah Daerah Pasal 27 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
Kepala
daerah mempunyai kewajiban seperti pertama, memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua,
meningkatkan kesejahteraan raykat. Ketiga, memelihara ketentraman.
Keempat, melaksanakan kehidupan demokrasi. Keenam, menaati dan
menegakkan seluruh peraturan perundangan-undangan.
Ketujuh,
menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Kedelapan, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Kesembilan,
melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. sepuluh,
melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.
Sebelas,
menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan
semua perangkat daerah. Kedua belas, menyampaikan rencana strategi
penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Diantara tadi dalam mengelola keuangan daerah dalam menggunakan keuangan lebih di fokuskan pada publik, juga lebih transfaran.
Selain
itu juga hendaknya dapat terus meningkatkan sektor pertanian yang
selama ini pertanian di Kalsel menjadi lumbung pertanian (hum).
.JPG)
